Archive for August, 2009

Keberadaan Pengacara Publik Jangan Dianggap Remeh

Posted on August 17, 2009. Filed under: Files | Tags: |

[24/10/03]

Banyak khasanah hukum baru di Indonesia muncul berkat dorongan perjuangan para pengacara publik. Tetapi kenapa Undang-Undang Advokat tidak mengakui eksistensi mereka

Puluhan mungkin ratusan pengacara yang selama ini lebih banyak berkiprah di ranah publik dan hak asasi manusia sedang menanti kepastian. Persamaan nasib mempersatukan mereka ke dalam Koalisi Advokat Publik dan HAM (KAP-HAM). Koalisi ini meliputi 13 organisasi yaitu LBH Jakarta, Perhimpunan Pembela Publik Indonesia, Serikat Pengacara Rakyat (SPR), PBHI, APHI, Kontras, PAHAM, YLKI, LBH APIK, LBH Rakyat Jabotabek, LBH Pers, LPHAM, dan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB).

Menurut Frans Hendra Winarta, advokat yang juga anggota Komisi Hukum Nasional berpendapat para pengacara semacam itu sebaiknya tidak perlu dipersulit dengan perizinan. Kecuali jika mereka akan melakukan praktek litigasi secara partikulir. “Bantuan hukum yang mereka berikan banyak membantu orang miskin, ujar Frans.

Jadi, lanjut Frans, mereka sebaiknya dikecualikan karena posisi mereka sebagai pembela (kepentingan) umum. Apalagi kontribusi mereka membantu masyarakat di bidang advokasi hukum tidak bisa dianggap remeh.

Ironisnya, ketidakjelasan posisi para pengacara publik dalam Undang-undang Advokat berbanding terbalik dengan kiprah mereka torehkan selama ini sebagai pendamping orang-orang kecil.  Undang-undang No.18/2003 sama sekali tidak menyinggung-nyinggung soal keberadaan pengacara publik.

Menambah khasanah

Padahal, patut dicatat, berkat kegigihan merekalah banyak hal baru dalam khasanah hukum di Indonesia seperti class action, legal standing dan citizen law suit. Ketiga upaya hukum tersebut selama ini justeru lebih banyak dilakukan oleh para pengacara publik dibanding pengacara yang jelas-jelas berorientasi profit.

Sebut misalnya kegigihan LBH Pers, salah satu anggota KAP-HAM mengajukan gugatan secara legal standing. Para pengacara publik yang tergabung dalam LBH Pers membantu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengajukan gugatan terhadap Kapolri meskipun perundang-undangan Indonesia baru mengakui legal standing di bidang lingkungan, konsumen dan kehutanan. Dan upaya mereka berhasil, PN Jakarta Pusat mengakui legal standing AJI.

Di bidang class action, Serikat Pengacara Rakyat (SPR) beberapa kali mengajukan gugatan, meskipun selalu kandas di tengah jalan. Demikian pula langkah YLKI yang pernah mengajukan gugatan class action atas kecelakaan kereta api di Brebes.

Sumbangsih yang tak kalah menariknya adalah yang dilakukan para pengacara publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Tragedi Nunukan (TATN). Mereka mengajukan gugatan dengan model citizen law suit (CLS), padahal model gugatan demikian sama sekali belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun belum ada putusan inkracht atas penerimaan model CLS ini, yang pasti langkah TATN kemudian diikuti oleh kantor pengacara Remy & Darus saat menggugat divestasi Indosat ke PN Jakarta Pusat.

M. Choirul Anam, aktivis Human Rights Working Group yang ikut tergabung dalam TATN, termasuk orang yang mendapat kesan bahwa pembuat undang-undang mengabaikan peran pengacara publik. Ia melihat Undang-undang Advokat tidak lebih sebagai alat untuk melindungi monopoli profesi yang dilakukan oleh segelintir orang, dengan mengabaikan peran yang lain. “Masak kami mau disamakan dengan pengacara privat yang berorientasi keuntungan,” ujarnya.

Lambok Gultom, pengacara publik dari APHI, menilai Undang-Undang Advokat membuat KKAI seperti menjadi kaku. Kebijakan yang diambil justeru meresahkan kalangan pengacara sendiri. Lambock berharap selama dua tahun ini akan ada perubahan di dalam Undang-undang Advokat. “Bagaimanapun, pengacara publik pun harus diakui sebagaimana pengacara yang lain,” ujarnya.

http://hukumonline.com/detail.asp?id=9039&cl=Berita

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Release

Posted on August 17, 2009. Filed under: Activities | Tags: , |

LEMBAGA PEMBELA HAK-HAK AZASI MANUSIA

LPHAM

Jl. Arjuna III/25 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur

Telp/fax: 021 8509805

PERNYATAAN SIKAP

Pengumuman berlakunya keadaan darurat militer di Bumi Timor Leste adalah
pengembalian kemungkinan memburuk, dan memasukan orang-orang tidak berdosa
kedalam tekanan tanpa mendapat kesempatan untuk membela diri terhadap
tuduhan-tuduhan yang mungkin tidak be nar. Sebagai contoh adalah seperti
yang terjadi di Aceh atau daerah-daerah lain di Indonesia. Penerapan
keadaan darurat militer oleh pemerintah Indonesia di Timor Leste sudah
dapat dipastikan tidak akan membuat keadaan lebih tenang. Kemungkinan itu
diseba bkan oleh karena pihak milisi yang sekarang ini membabi-buta dan
membuat kerusuhan adalah bentukan TNI/Polri. Bagaimana mungkin TNI/Polri
yang dulu membentuk milisi bersenjata, kini harus memerangi bentukannya
sendiri. Pengalaman memperlihatkan bahwa TNI/ Polri tidak pernah berhasil
menyelesaikan berbagai kerusuhan di Indonesia. Kami juga tidak percaya
bahwa pengumuman pemerintah bahwa tindakan tersebut adalah satu-satunya
tindakan tetap yang diambil pemerintah RI.

Persoalan yang sekarang terjadi di timor-timur adalah persoalan tidak
menerimanya pihak pro otonomi terhadap hasil jajak pendapat. Oleh karena
itu yang perlu di atasi adalah menghentikan mereka agar tidak anarkis dan
dapat menerima hasil jajak pendapat. D alam hal ini memang pihak RI harus
dengan jeli bagaimana merespon dan mengakomodir pihak pro otonomi dengan
bijaksana tanpa harus melecehkan hasil jajak pendapat. Untuk menjalankan
hal ini memang tidak harus dengan kekerasan militer. Karena mau-tidak mau
suka tidak suka ini adalah akibat dari TNI/Polri yang membentuk milisi
bersenjata.

Oleh karena itu kedatangan pasukan PBB yang terlatih dan mengerti akan
pengaruh kesalahan-kesalahan yang dibuat adalah lebih baik, dan kami
menyerukan kepada pemerintah Habibie untuk berunding dan membicarakan
konsekuensi dari datangnya pasukan PBB. Kedat angan Pasukan multi nasional
PBB tidak akan merubah citra Indonesia menjadi buruk. Dan sebaliknya jika
keadaan darurat militer tersebut tidak berhasil mengatasi persoalan, maka
citra Indonesia akan terpuruk.

Lembaga Pembela Hak-hak Azasi Manusia bukan hanya tidak setuju dengan
adanya UU semacam itu, tapi juga protes keras terhadap segala pelanggaran
terhadap HAM yang dapat dilakukan atas nama UU tersebut.

Demikian pernyataan sikap kami

Jakarta, 8 September 1999

HJC Princen

Direktur

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Koalisi LSM : Tuntut Pengadilan Ad Hoc Kasus Orang Hilang

Posted on August 17, 2009. Filed under: Files | Tags: , |

Wednesday, 16 April 2008 02:40
Koalisi LSM : Tuntut Pengadilan Ad Hoc Kasus Orang HilangKoalisi LSM : Tuntut Pengadilan Ad Hoc Kasus Orang Hilang

Jakarta – Siang tadi di gedung Kontras, Jalan Borobudur No.14 Jakarta Pusat berlangsung press release terkait penuntasan kasus penghilangan paksa tahun 1997/1998. Acara tersebut berlangsung pada pukul 11.10 wib, diselenggarakan antara Kontras dengan, IKOHI, KP PRP, PRP Jakarta, ABM, KASBI, Arus Pelangi, KORBAN, KASUM, YPKP’65, LBH Masyarakat,SBMI, Paguyuban Mei 98, Demos, LBH Jakarta, Imparsial, VHR, Elsam, PBHI Jakarta, PBHI Pusat, Yappika, LPHAM, Walhi, YLBHI, Komunitas Jembatan Besi, IKAPRI, FKKM, KOMPAK.

Selain LSM dan Ornop lokal, hadir pula Aiteen D Bacalso, Sekretaris Jenderal Assosiation Federation Againt Disappearance (AFAD) dari Philipina. Hadir pula keluarga para korban, bapak Utomo (orang tua Petrus dari Malang), Ny. Tuti Koto (ibunda dari yani Afri), bapak Paian Siahaan (orang Tua dari Ucok Munandar Siahaan), bapak Sipin (ayah dari Mugi ketua IKOHI), bapak Suyadi (Kakak dari Suyat), Ny.Nusahana (ibunda Yadin Muhidin), Ny.Fatah (ibunda Gilang dari Solo), Ny.Ruminah (korban 1965). Acara tersebut, dipimpin oleh Mugiyanto ketua IKOHI didampingi tuan rumah, Usman Hamid selaku Direktur Kontras.

Mugiyanto mengatakan bahwa inti dari pertemuan ini, mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 1997/1998. “Negara wajib menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM,” kata Mugiyanto.

“Tanpa adanya kejelasan mengenai nasib ke 13 orang yang masih hilang sampai saat ini, maka masalah ini tidak akan pernah dianggap selesai,” ujar Mugi.

Aliansi LSM, beserta keluar dalam pernyataan sikap mereka menuntut :
1). Pansus Orang Hilang harus segera merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
2). Presiden harus segera melakukan usaha-usaha pencarian terhadap 13 orang, yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
3). Jaksa Agung harus segera melakukan penyidikan kasus penghilangan paksa 1997/1998 sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Agung.
4). Negara harus menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik kasus-kasus pelanggaran HAM dibidang SIPOL maupun EKOSOB.

Acara tersebut berlangsung hingga pukul 12.30 wib yang dilanjutkan diskusi dengan keluarga para korban. (mario)

http://www.opiniindonesia.com/opini/?p=content&id=1509&edx=S29hbGlzaSBMU00gOiBUdW50dXQgUGVuZ2FkaWxhbiBBZCBIb2MgS2FzdXMgT3JhbmcgSGlsYW5n

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

  • In the name of Palestinian

  • Bahasa

  • URGENT ACTION!!!

    FREE PALESTINE, END ISRAELI AGGRESSION NOW! BRING ISRAEL AND IT'S ALLY TO INTERNATIONAL COURT
  • DUKUNG PEMILU 2009 YANG BERKUALITAS

    Sesungguhnya iklan politik hanyalah iklan yang tentunya pasti manis bahkan menyentuh, oleh karena itu [1] Jangan percaya iklan tapi lihat rekam jejak partai dan politisinya. [2]. WASPADA Janji Palsu Partai dan Politisi dengan Logika dan Retorika menjual penderitaan rakyat. [3]. Tidak Pilih Partai dan Politisi pelanggar HAM, korup, suka dengan kekerasan dan tidak peduli aspirasi rakyat.
  • Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
  • Gaza Massacre

    Gaza Carnage Counter
  • Files

  • Calendar

    August 2009
    M T W T F S S
    « Mar    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • Categories

  • Blog Stats

    • 3,923 hits

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...