Files

Keberadaan Pengacara Publik Jangan Dianggap Remeh

Posted on August 17, 2009. Filed under: Files | Tags: |

[24/10/03]

Banyak khasanah hukum baru di Indonesia muncul berkat dorongan perjuangan para pengacara publik. Tetapi kenapa Undang-Undang Advokat tidak mengakui eksistensi mereka

Puluhan mungkin ratusan pengacara yang selama ini lebih banyak berkiprah di ranah publik dan hak asasi manusia sedang menanti kepastian. Persamaan nasib mempersatukan mereka ke dalam Koalisi Advokat Publik dan HAM (KAP-HAM). Koalisi ini meliputi 13 organisasi yaitu LBH Jakarta, Perhimpunan Pembela Publik Indonesia, Serikat Pengacara Rakyat (SPR), PBHI, APHI, Kontras, PAHAM, YLKI, LBH APIK, LBH Rakyat Jabotabek, LBH Pers, LPHAM, dan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB).

Menurut Frans Hendra Winarta, advokat yang juga anggota Komisi Hukum Nasional berpendapat para pengacara semacam itu sebaiknya tidak perlu dipersulit dengan perizinan. Kecuali jika mereka akan melakukan praktek litigasi secara partikulir. “Bantuan hukum yang mereka berikan banyak membantu orang miskin, ujar Frans.

Jadi, lanjut Frans, mereka sebaiknya dikecualikan karena posisi mereka sebagai pembela (kepentingan) umum. Apalagi kontribusi mereka membantu masyarakat di bidang advokasi hukum tidak bisa dianggap remeh.

Ironisnya, ketidakjelasan posisi para pengacara publik dalam Undang-undang Advokat berbanding terbalik dengan kiprah mereka torehkan selama ini sebagai pendamping orang-orang kecil.  Undang-undang No.18/2003 sama sekali tidak menyinggung-nyinggung soal keberadaan pengacara publik.

Menambah khasanah

Padahal, patut dicatat, berkat kegigihan merekalah banyak hal baru dalam khasanah hukum di Indonesia seperti class action, legal standing dan citizen law suit. Ketiga upaya hukum tersebut selama ini justeru lebih banyak dilakukan oleh para pengacara publik dibanding pengacara yang jelas-jelas berorientasi profit.

Sebut misalnya kegigihan LBH Pers, salah satu anggota KAP-HAM mengajukan gugatan secara legal standing. Para pengacara publik yang tergabung dalam LBH Pers membantu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengajukan gugatan terhadap Kapolri meskipun perundang-undangan Indonesia baru mengakui legal standing di bidang lingkungan, konsumen dan kehutanan. Dan upaya mereka berhasil, PN Jakarta Pusat mengakui legal standing AJI.

Di bidang class action, Serikat Pengacara Rakyat (SPR) beberapa kali mengajukan gugatan, meskipun selalu kandas di tengah jalan. Demikian pula langkah YLKI yang pernah mengajukan gugatan class action atas kecelakaan kereta api di Brebes.

Sumbangsih yang tak kalah menariknya adalah yang dilakukan para pengacara publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Tragedi Nunukan (TATN). Mereka mengajukan gugatan dengan model citizen law suit (CLS), padahal model gugatan demikian sama sekali belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun belum ada putusan inkracht atas penerimaan model CLS ini, yang pasti langkah TATN kemudian diikuti oleh kantor pengacara Remy & Darus saat menggugat divestasi Indosat ke PN Jakarta Pusat.

M. Choirul Anam, aktivis Human Rights Working Group yang ikut tergabung dalam TATN, termasuk orang yang mendapat kesan bahwa pembuat undang-undang mengabaikan peran pengacara publik. Ia melihat Undang-undang Advokat tidak lebih sebagai alat untuk melindungi monopoli profesi yang dilakukan oleh segelintir orang, dengan mengabaikan peran yang lain. “Masak kami mau disamakan dengan pengacara privat yang berorientasi keuntungan,” ujarnya.

Lambok Gultom, pengacara publik dari APHI, menilai Undang-Undang Advokat membuat KKAI seperti menjadi kaku. Kebijakan yang diambil justeru meresahkan kalangan pengacara sendiri. Lambock berharap selama dua tahun ini akan ada perubahan di dalam Undang-undang Advokat. “Bagaimanapun, pengacara publik pun harus diakui sebagaimana pengacara yang lain,” ujarnya.

http://hukumonline.com/detail.asp?id=9039&cl=Berita

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Koalisi LSM : Tuntut Pengadilan Ad Hoc Kasus Orang Hilang

Posted on August 17, 2009. Filed under: Files | Tags: , |

Wednesday, 16 April 2008 02:40
Koalisi LSM : Tuntut Pengadilan Ad Hoc Kasus Orang HilangKoalisi LSM : Tuntut Pengadilan Ad Hoc Kasus Orang Hilang

Jakarta – Siang tadi di gedung Kontras, Jalan Borobudur No.14 Jakarta Pusat berlangsung press release terkait penuntasan kasus penghilangan paksa tahun 1997/1998. Acara tersebut berlangsung pada pukul 11.10 wib, diselenggarakan antara Kontras dengan, IKOHI, KP PRP, PRP Jakarta, ABM, KASBI, Arus Pelangi, KORBAN, KASUM, YPKP’65, LBH Masyarakat,SBMI, Paguyuban Mei 98, Demos, LBH Jakarta, Imparsial, VHR, Elsam, PBHI Jakarta, PBHI Pusat, Yappika, LPHAM, Walhi, YLBHI, Komunitas Jembatan Besi, IKAPRI, FKKM, KOMPAK.

Selain LSM dan Ornop lokal, hadir pula Aiteen D Bacalso, Sekretaris Jenderal Assosiation Federation Againt Disappearance (AFAD) dari Philipina. Hadir pula keluarga para korban, bapak Utomo (orang tua Petrus dari Malang), Ny. Tuti Koto (ibunda dari yani Afri), bapak Paian Siahaan (orang Tua dari Ucok Munandar Siahaan), bapak Sipin (ayah dari Mugi ketua IKOHI), bapak Suyadi (Kakak dari Suyat), Ny.Nusahana (ibunda Yadin Muhidin), Ny.Fatah (ibunda Gilang dari Solo), Ny.Ruminah (korban 1965). Acara tersebut, dipimpin oleh Mugiyanto ketua IKOHI didampingi tuan rumah, Usman Hamid selaku Direktur Kontras.

Mugiyanto mengatakan bahwa inti dari pertemuan ini, mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 1997/1998. “Negara wajib menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM,” kata Mugiyanto.

“Tanpa adanya kejelasan mengenai nasib ke 13 orang yang masih hilang sampai saat ini, maka masalah ini tidak akan pernah dianggap selesai,” ujar Mugi.

Aliansi LSM, beserta keluar dalam pernyataan sikap mereka menuntut :
1). Pansus Orang Hilang harus segera merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
2). Presiden harus segera melakukan usaha-usaha pencarian terhadap 13 orang, yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
3). Jaksa Agung harus segera melakukan penyidikan kasus penghilangan paksa 1997/1998 sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Agung.
4). Negara harus menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik kasus-kasus pelanggaran HAM dibidang SIPOL maupun EKOSOB.

Acara tersebut berlangsung hingga pukul 12.30 wib yang dilanjutkan diskusi dengan keluarga para korban. (mario)

http://www.opiniindonesia.com/opini/?p=content&id=1509&edx=S29hbGlzaSBMU00gOiBUdW50dXQgUGVuZ2FkaWxhbiBBZCBIb2MgS2FzdXMgT3JhbmcgSGlsYW5n

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Pemerintah Dinilai tidak Serius Tangani Kasus HAM

Posted on March 2, 2009. Filed under: Files | Tags: , , , |

Kamis, 26 Februari 2009 18:51 WIB

JAKARTA–MI: Pemerintah dinilai tidak serius dalam menangani persoalan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu ditunjukkan dengan ketidakhadiran Jaksa Agung, Kapolri, Menkopolhukam, Menhan, Menkum dan HAM, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa.

“Bagi saya ini adalah penghinaan, karena setiap pemerintah diundang rapat tidak pernah hadir. Hanya mengirimkan wakilnya saja. Saya mendesak pimpinan pansus untuk membuat surat teguran atas sikap pemerintah tersebut, seakan mereka tidak menganggap persoalan ini penting,” tukas anggota pansus yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (26/2).

Dari pemerintah, hanya hadir perwakilan Menteri Pertahanan (Menhan) yakni staf ahli Dephan Agus Brotosusilo. Rapat dengar pendapat yang sedianya menghadirkan Jaksa Agung, Kapolri, Menkopolhukam, Menhan, Menkum dan HAM, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara untuk dimintai keterangan perihal peristiwa penculikan 23 aktivis pada periode 1997-1998, dimana 13 orang diantaranya hingga kini statusnya hilang. Nyatanya, seluruh pihak yang diundang tersebut tidak hadir dalam rapat.

Kapolri untuk yang kedua kalinya kembali berhalangan karena melaksanakan rapat koordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Selain itu dalam waktu yang sama Kapolri juga harus melakukan serah terima jabatan Deops dan menerima kunjungan Kepolisian Jepang dalam rangka kerjasama Pendidikan Kepolisian.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Pareira mendesak agar pimpinan pansus segera membuat surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang isinya menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan dugaan penghilangan 13 orang secara paksa.

Hal senada disampaikan anggota pansus Nadrah Izhari. Menurutnya, keengganan pemerintah untuk memenuhi undangan pansus merupakan preseden buruk bagi sistem ketatanegaraan, dimana lembaga negara tidak menghadiri undangan DPR dua kali berturut-turut.

Ia mendesak, agar pansus juga mengirimkan surat panggilan paksa kepada lembaga negara yang tidak kunjung memenuhi undangan DPR. “Dalam tata tertib DPR kita berhak untuk memanggil secara paksa. Kita ini dianggap main-main, padahal pansus ini dibentuk secara terhormat melalui paripurna. Kita sudah dilecehkan,” tukas Nadrah.

Menurut Wakil Ketua Pansus Darmayanto dalam Pasal 201 ayat 6 Tata Tertib DPR disebutkan, dalam hal pihak lembaga negara tidak memenuhi permintaan kedua tanpa alasan yang tidak bisa diterima atau menolak untuk hadir, bagi yang bersangkutan dikenakan pemanggilan paksa sesuai peraturan perundang-undangan. (*/OL-06)

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Penembakan di Puncak Jaya Diduga Dilakukan oleh OPM

Posted on March 2, 2009. Filed under: Files | Tags: , , |

Jumat, 27 Februari 2009 14:34
JAKARTA–MI: Kepala Divisi Humas Polri Irjen Abubakar Nataprawira mengatakan penembakan di Puncak Jaya, Papua, pada Jumat (27/2) sekitar pukul 10.10 WIT diduga dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Hingga kini, pelaku penembakan terus dikejar oleh Satuan Intelijen Keamanan Polres Puncak Jaya dan sembilan anggota Brimob Polda Papua. Diduga pelaku adalah anggota OPM,” kata Abubakar di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, akibat tembakan itu, satu orang yang sedang mengendarai mobil bak terbuka mengalami luka tembak di pelipis. “Korban penembakan bernama Andreas. Ia mengalami luka karena pelipisnya terserempet peluru,” ujarnya.

Menurutnya, saat penembakan kterjadi orban sedang naik mobil bernomor polisi DD 8494
AZ di Jembatan Besai Kali Kurage, Desa Kurage, Puncak Jaya. Mobil yang dikemudikan oleh Darwin itu ditembak dua kali dari atas
bukit.

“Satu tembakan mengenai pelipis kiri korban sedangkan satu tembakan mengenai mobil,” katanya.

Abubakar mengatakan, hingga kini polisi belum dapat memastikan jumlah pelaku penembakan dan jenis senjata api yang digunakan. “Tersangka langsung kabur setelah melepaskan tembakan,” katanya. (Ant/OL-01)WIB      234 Dibaca  |  0 Komentar

<!–

Senin, 08 Januari 2009. 11:45 WIB

–>

JAKARTA–MI: Kepala Divisi Humas Polri Irjen Abubakar Nataprawira mengatakan penembakan di Puncak Jaya, Papua, pada Jumat (27/2) sekitar pukul 10.10 WIT diduga dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Hingga kini, pelaku penembakan terus dikejar oleh Satuan Intelijen Keamanan Polres Puncak Jaya dan sembilan anggota Brimob Polda Papua. Diduga pelaku adalah anggota OPM,” kata Abubakar di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, akibat tembakan itu, satu orang yang sedang mengendarai mobil bak terbuka mengalami luka tembak di pelipis. “Korban penembakan bernama Andreas. Ia mengalami luka karena pelipisnya terserempet peluru,” ujarnya.

Menurutnya, saat penembakan kterjadi orban sedang naik mobil bernomor polisi DD 8494
AZ di Jembatan Besai Kali Kurage, Desa Kurage, Puncak Jaya. Mobil yang dikemudikan oleh Darwin itu ditembak dua kali dari atas
bukit.

“Satu tembakan mengenai pelipis kiri korban sedangkan satu tembakan mengenai mobil,” katanya.

Abubakar mengatakan, hingga kini polisi belum dapat memastikan jumlah pelaku penembakan dan jenis senjata api yang digunakan. “Tersangka langsung kabur setelah melepaskan tembakan,” katanya. (Ant/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/02/62744/17/1/Penembakan_di_Puncak_Jaya_Diduga_Dilakukan_oleh_OPM

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

PT DI segera Selesaikan Super Puma Pesanan TNI AU

Posted on March 2, 2009. Filed under: Files | Tags: , , , |

Senin, 02 Maret 2009 12:52 WIB

ANTARA
JAKARTA–MI: PT Dirgantara Indonesia (DI) Bandung segera menyelesaikan pembuatan tiga helikopter Super Puma pesanan TNI Angkatan Udara (AU) untuk melengkapi tujuh unit yang telah selesai sebelumnya.”Dari sembilan unit yang tersisa, tiga unit tengah dalam penyelesaian. Satu unit telah mencapai 90 persen dan dalam dua bulan kedepan sudah dapat diterbangkan, sedangkan dua lainnya masih sekitar 60 hingga 70 persen pengerjaannya,” kata Direktur Utama PT DI Budi Santoso di
Jakarta, Senin (2/3).

Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) melakukan pemesanan 16 helikopter Super Puma NAS 332 beserta suku cadangnya dari PT DI berdasarkan kontrak jual beli (KJB) 010 pada 1998.

Dari 16 unit yang dipesan, baru tujuh yang telah selesai dan diserahkan ke TNI AU. Sedangkan sembilan unit lainnya, tersendat-sendat pengerjaannya karena keterbatasan dana.

“Dengan selesainya tiga unit tersebut, maka telah 10 unit yang kami serahkan. Sisanya, akan akan dimodifikasi menjadi Super Puma II atau Cougar yang lebih baru teknologinya,” katanya.

Modifikasi yang merupakan kerja sama antara PT DI dengan Eurocopter Perancis itu, untuk menguasai pasar helikopter khusus Angkatan Udara di kawasan Asia. (Ant/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/63107/17/1/PT_DI_segera_Selesaikan_Super_Puma_Pesanan_TNI_AU

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

« Previous Entries
  • In the name of Palestinian

  • Bahasa

  • URGENT ACTION!!!

    FREE PALESTINE, END ISRAELI AGGRESSION NOW! BRING ISRAEL AND IT'S ALLY TO INTERNATIONAL COURT
  • DUKUNG PEMILU 2009 YANG BERKUALITAS

    Sesungguhnya iklan politik hanyalah iklan yang tentunya pasti manis bahkan menyentuh, oleh karena itu [1] Jangan percaya iklan tapi lihat rekam jejak partai dan politisinya. [2]. WASPADA Janji Palsu Partai dan Politisi dengan Logika dan Retorika menjual penderitaan rakyat. [3]. Tidak Pilih Partai dan Politisi pelanggar HAM, korup, suka dengan kekerasan dan tidak peduli aspirasi rakyat.
  • Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
  • Gaza Massacre

    Gaza Carnage Counter
  • Files

  • Calendar

    June 2017
    M T W T F S S
    « Aug    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
  • Categories

  • Blog Stats

    • 3,888 hits
  • Winter Paradise

    Peek

    Selsey Life Boat Station

    More Photos

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...