HR Cases

Kekerasan Negara Orde Baru ( 1965 – 1998 )

Negara Orde Baru dengan kebijakan politik kekerasan negara sepanjang kekuasaanya, Soeharto setidaknya telah menciptakan sedikitnya enam design politik utama sebagai alasan pembenar bagi tindak kekerasan negara  dan pelanggaran HAM yang dilakukan sepanjang 1965-1998, yaitu:[1]

  1. Kebijakan menyatakan PKI sebagai dalang pembantaian dan kudeta di susul dengan pernyataan PKI sebagai partai terlarang. Era ini paling tidak sudah dimulai Soeharto sejak September 1965 hingga awal 1970. Operasi Trisula di Jawa Timur, Operasi Kalong di Jakarta dan operasi-operasi militer yang dimotori penguasa daerah militer setempat yang menghasilkan tidak kurang dari jutaan orang tewas dan jutaan orang hidup dalam tekanan, siksaan dan kesewenang-wenangan negara. Skenario terbunuhnya para jenderal termasuk Jenderal Yani, salah satu rival utama Soeharto di Angkatan Darat dan mandat operasi keamanan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang manipulatif serta misterius adalah awal petaka dari rangkaian panjang peristiwa paling berdarah dalam sejarah kekerasan di Indonesia.[2]
  2. Kebijakan mengkontrol kekuatan Islam sebagai bahaya baru setelah PKI bagi kehidupan politik nasional.[3] Pembersihan kelompok penentang pancasila sebagai asas tunggal yang genderang perangnya sudah dimulai sejak MPR menetapkan P4 sebagai satu ketetapan politik nasional tahun 1978. momentum tersebut kemudian di tindaklanjuti Orde Baru dengan seruan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal kehidupan sosial politik masyarakat di susul pernyataan provokasi dan intimidasi bagi para penentangnya yang disampaikan Soeharto pada bulan Maret-April 1980 di depan Rapim ABRI Riau dan prajurit Kopasandha (sekarang Kopassus) Cijantung Jakarta. Sejak ancaman dan intimidasi itulah kemudian terjadilah berbagai rangkaian terorisme negara terhadap para aktivis Islam diperistiwa Komando Jihad (1979), teror Warman di Raja Polah dan Cicendo yang disusul oleh sebuah drama pembajakan pesawat Woyla (1981), Kerusuhan Lapangan Banteng (1982), Kasus Priok (1984), Penangkapan aktivis Usroh (1986), Penyerbuan militer di dusun Talangsari Lampung (1989) dan penyerangan terhadap pesantren Abdul Manan di Haor Koneng Majalengka Jawa Barat (1991).
  3. Kebijakan menjalankan kerjasama ekonomi-politik antara Indonesia, Amerika dan Australia untuk menginvasi Timor-Timur di tahun 1975. Berbagai pertemuan pendahuluan di tahun 1974-1975 dilakukan presiden Soeharto dengan presiden Amerika, Gerald Ford dan Perdana Menteri Australia, Gough Withlam secara intensif untuk mematangkan proses invasi yang dilaksanakan di awal bulan desember 1975. Inti dari itu semua adalah, tambahan wilayah berupa provinsi ke 27 bagi Indonesia, konsensi minyak bagi Australia di Celah Timor (Timor Gap), dan keberhasilan Amerika untuk memperluas basis wilayah politik perang dingin di Asia Tenggara dengan dikalahkannya kelompok kiri Fretilin di Timor-Timur.
  4. Kebijakan melenyapkan para pengkritik dan kelompok atau perorangan yang bersikap oposan terhadap pemerintah. Implementasi dari kebijakan ini terlihat pada tindakan penculikan, penangkapan, penahanan bahkan pembunuhan yang terjadi antara 1965-1998.
  5. Kebijakan mengendalikan berbagai kekuatan politik dan faksi baik personal maupun kelompok guna pengamanan kekuasaan dari potensi gangguan dan ancaman. Cara ini antara lain dilakukan dengan mendorong atau membiarkan konflik dan kekacauan sebagai trigger (picu) untuk bisa direspon dengan munculnya kebijakan represif negara. Kasus kerusuhan 15 januari 1974, bentrokan pada kampanye partai politik di Lapangan Banteng (1982), berbagai kerusuhan berbau sara di Tasikmalaya (1996) hingga kerusuhan Mei 1998, teror seperti pembunuhan atas nama dukun santet di Banyuwangi dan Ciamis.
  6. Kebijakan menjaga kepentingan eksplotitatif Orde Baru terhadap sumber daya alam di beberapa daerah. Kebijakan ini biasanya dilangsungkan lewat kerjasama eksploitasi dengan pihak ketiga yang umumnya korporasi Amerika seperti dengan PT Freeport yang menguras habis tembaga dan emas di gunung iceberg Papua bahkan hingga saat ini. Dan PT Exxon Mobil di Aceh. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan nama Capital Violence, satu kekerasan yang disebabkan karena bertemunya kepentingan modal dan pemerintah despotik.[4]

Dari enam rangkaian kebijakan kekerasan Negara yang dilangsungkan hampir seluruh umur rezim Orde Baru, tidak kurang menghasilkan lebih dari 20 kasus-kasus besar (major cases) yang dalam penulisan ini kemudian diambil beberapa representasi dan pilihan dengan beberapa parameter untuk menetapkan sedikitnya 16 major cases sebagai pendalaman kajian kasus kekerasan Negara Orde Baru. Kasus-kasus tersebut antara lain:

  1. Kekerasan Masal Aktivis, Simpatisan dan masyarakat yang dituduh PKI dan serta Pengikut Sukarno (1965-1969)
  2. Pelanggaran HAM Berat di Papua (1964-1999)
  3. Pemberangusan Politik Islam I (1970-1982)

  • Komando Jihad (1970-1979)
  • Pembajakan Pesawat Woyla (1981)
  • Insiden Lapangan Banteng (1982)

4. Peristiwa Malari (1974)

5. Penembakan Misterius (1983-1984)

6. Pemberangusan Politik Islam II (1984-1993)

a. Pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priok (1984)

b. Penangkapan Aktivis Usrah (1985-1986)

c. Pelanggaran HAM Berat di Talangsari Lampung (1989)

d. Peristiwa Haur Koneng (1993)

7. Pelanggaran HAM Berat di Aceh ( 1974 – 1998 )

8. Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur (1975-1999)

9. Pemberangusan Lawan Politik ( 1988 – 1998 )

a. Penangkapan Mahasiswa dan Aktivis

b. Pemberangusan Politik Oposisi dan Kerusuhan 27 Juli 1996

c. Kerusuhan Tasikmalaya

d. Penculikan Aktivis 1998

e. Penembakan Mahasiswa dan Kerusuhan Mei 98


[1] Ahmad Hambali, “Kopkamtib, Soeharto dan Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok,” Briefing Paper LPHAM Vol. 1, (Jakarta: 2003), hal. 6-7.

[2] Eep Saefulloh Fatah, “Mencari Dalang Gerakan 30 September 1965: Urgensi Rekonstruksi Sejarah Kita,” <http://www.progind.net/modules/wfsection/article.php?articleid=69> , 14 Juni 2007.

[3] Pernyataan ini pernah dilontarkan secara eksplisit oleh Panglima Kopkamtib, Jenderal Soemitro dalam biografinya yang mengatakan:

“..terhadap Islam, pemerintah Orde Baru dan Angkata Darat khususnya, sejak awal menyadari tentang kemungkinan naiknya pamor politik kekuatan Islam. jatuhnya kekuatan ekstrim kiri PKI –yang kemudian secara formal diperkuat dengan keputusan pembubaran PKI- secara politis mengakibatkan naiknya pamor politik Islam sehingga terjadilah ketidakseimbangan. Sayap Islam yang sedang mendapat angin kemudian cenderung hendak memperkuat posisinya. Padahal disadari oleh Angkatan Darat ketika itu bahwa di dalam sayap Islam masih terdapat bibit-bibit ekstrimsime yang amat potensial. Sehingga policy umum militer ketika itu sebenarnya adalah menghancurkan kekuatan ekstrim kiri PKI dan menekan (bukan menghancurkan) sayap Soekarno pada umumnya, sambil amat berhati-hati untuk mencegah naiknya sayap Islam.

Heru Cahyono, Pangkopkamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hal. 46.

[4] Ahmad Hambali, “Tiga Bentuk Kekerasan Negara,” Makalah yang dipresentasikan dalam diskusi “Kebijakan Kekerasan Negara di Aceh,” SMA BPK Penabur, Jakarta, 1999, hal. 1-3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • In the name of Palestinian

  • Bahasa

  • URGENT ACTION!!!

    FREE PALESTINE, END ISRAELI AGGRESSION NOW! BRING ISRAEL AND IT'S ALLY TO INTERNATIONAL COURT
  • DUKUNG PEMILU 2009 YANG BERKUALITAS

    Sesungguhnya iklan politik hanyalah iklan yang tentunya pasti manis bahkan menyentuh, oleh karena itu [1] Jangan percaya iklan tapi lihat rekam jejak partai dan politisinya. [2]. WASPADA Janji Palsu Partai dan Politisi dengan Logika dan Retorika menjual penderitaan rakyat. [3]. Tidak Pilih Partai dan Politisi pelanggar HAM, korup, suka dengan kekerasan dan tidak peduli aspirasi rakyat.
  • Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
  • Gaza Massacre

    Gaza Carnage Counter
  • Files

  • Calendar

    June 2017
    M T W T F S S
    « Aug    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
  • Categories

  • Blog Stats

    • 3,888 hits
  • Winter Paradise

    Peek

    Selsey Life Boat Station

    More Photos

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: