Pemerintah Dinilai tidak Serius Tangani Kasus HAM

Posted on March 2, 2009. Filed under: Files | Tags: DPR, HAM, Kasus Orang Hilang, Pansus |

Kamis, 26 Februari 2009 18:51 WIB

JAKARTA–MI: Pemerintah dinilai tidak serius dalam menangani persoalan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu ditunjukkan dengan ketidakhadiran Jaksa Agung, Kapolri, Menkopolhukam, Menhan, Menkum dan HAM, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa.

“Bagi saya ini adalah penghinaan, karena setiap pemerintah diundang rapat tidak pernah hadir. Hanya mengirimkan wakilnya saja. Saya mendesak pimpinan pansus untuk membuat surat teguran atas sikap pemerintah tersebut, seakan mereka tidak menganggap persoalan ini penting,” tukas anggota pansus yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (26/2).

Dari pemerintah, hanya hadir perwakilan Menteri Pertahanan (Menhan) yakni staf ahli Dephan Agus Brotosusilo. Rapat dengar pendapat yang sedianya menghadirkan Jaksa Agung, Kapolri, Menkopolhukam, Menhan, Menkum dan HAM, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara untuk dimintai keterangan perihal peristiwa penculikan 23 aktivis pada periode 1997-1998, dimana 13 orang diantaranya hingga kini statusnya hilang. Nyatanya, seluruh pihak yang diundang tersebut tidak hadir dalam rapat.

Kapolri untuk yang kedua kalinya kembali berhalangan karena melaksanakan rapat koordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Selain itu dalam waktu yang sama Kapolri juga harus melakukan serah terima jabatan Deops dan menerima kunjungan Kepolisian Jepang dalam rangka kerjasama Pendidikan Kepolisian.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Pareira mendesak agar pimpinan pansus segera membuat surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang isinya menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan dugaan penghilangan 13 orang secara paksa.

Hal senada disampaikan anggota pansus Nadrah Izhari. Menurutnya, keengganan pemerintah untuk memenuhi undangan pansus merupakan preseden buruk bagi sistem ketatanegaraan, dimana lembaga negara tidak menghadiri undangan DPR dua kali berturut-turut.

Ia mendesak, agar pansus juga mengirimkan surat panggilan paksa kepada lembaga negara yang tidak kunjung memenuhi undangan DPR. “Dalam tata tertib DPR kita berhak untuk memanggil secara paksa. Kita ini dianggap main-main, padahal pansus ini dibentuk secara terhormat melalui paripurna. Kita sudah dilecehkan,” tukas Nadrah.

Menurut Wakil Ketua Pansus Darmayanto dalam Pasal 201 ayat 6 Tata Tertib DPR disebutkan, dalam hal pihak lembaga negara tidak memenuhi permintaan kedua tanpa alasan yang tidak bisa diterima atau menolak untuk hadir, bagi yang bersangkutan dikenakan pemanggilan paksa sesuai peraturan perundang-undangan. (*/OL-06)